Blog Tausiyah275

November 27, 2013

Membisniskan Agama – KUA & Buku Nikah

Bismillah,

Beberapa waktu terakhir, kita membaca di berbagai media mengenai ‘menghilangnya’ (baca: berkurangnya ketersediaan) buku nikah. Akibatnya, banyak calon pengantin yg merasa gelisah karena hal ini akan menghambat mereka untuk menghalalkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih tinggi (pernikahan).

Kegaluan dan kegundahan ini bisa dimaklumi, terlebih buku nikah ini ‘hanya berlaku’ untuk (calon) pengantin muslim. Sementara untuk (calon) pengantin non muslim (ataupun campuran) tidak dibutuhkan buku nikah dalam aktivitas pernikahan mereka ini.

Bagi saya sendiri, buku nikah sebenarnya BUKAN hal penting karena bukan/tidak termasuk dalam rukun nikah!

Dalam pandangan saya, buku nikah merupakan salah satu upaya membisniskan agama.

“Lho, kok bisa? Apa buktinya?”

Pertama, buku nikah tidak boleh dicetak sembarangan. Mesti ada perusahaan khusus yg mendapat ijin untuk mencetaknya. Proses mencetak buku nikah tentu saja membutuhkan biaya, termasuk untuk mendapatkan ijin mencetaknya. Ijin hanya bisa dilakukan/dikeluarkan oleh Kementerian/Departemen Agama. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa, dari hasil penelitian, Kementerian/Departemen Agama merupakan salah satu lembaga yg korup.

Dengan kata lain, dari proses ijin saja sudah melibatkan uang yg membuat kita bisa melihat dengan jelas adanya ‘upaya’ membisniskan agama (baik secara samar maupun secara terang2an), dalam hal ini di bidang pernikahan.

Lalu, apakah selesai di sini cerita pembisnisan pernikahan?

Ternyata belum!

Buku nikah ini hanya bisa diperoleh dari KUA. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa calon pengantin mesti membayar sejumlah uang kepada pihak KUA. Uang yg mesti diberikan tergantung dari beberapa faktor, seperti lokasi KUA. Semakin elite lokasi sebuah KUA maka bisa dipastikan semakin mahal uang yg mesti diserahkan calon pengantin. Faktor lain: kondisi ekonomi calon pengantin. Jika calon pengantinnya selebritis, maka pihak penghulu (KUA) akan memberikan ‘kode’ besaran uang yg mesti diberikan.

Saya sendiri mengalami hal yg saya ceritakan di atas. Ketika saya hendak menikah, saya diminta sejumlah uang oleh petugas KUA. Tidak besar, Rp 20 ribu, namun cara memintanya itu yg tidak elok menurut saya. Bahkan, ketika kami minta kuitansi, permintaan ini ditolak. Akhirnya, saya niatkan saja sebagai sedekah.

Solusi yg bisa saya berikan:
1. Hapuskan buku nikah sebagai syarat (dari negara) untuk pasangan muslim yg (hendak) menikah. Kementerian agama cukup membuat template sertifikat surat menikah yg bisa dicetak oleh pasangan yg hendak menikah.

2. Penghulu digaji oleh pemerintah. Terus terang, saya tidak tahu berapa banyak pasangan menikah yg mesti dinikahkan oleh penghulu, namun saya rasa gaji sebesar UMR mestinya cukup dan layak diterima penghulu. Jika si pengantin memberi tambahan uang sebagai tanda terima kasih, itu beda hal karena sifatnya sukarela, bukan dipaksa/ditentukan oleh penghulu.

Semoga berguna.

2 Komentar »

  1. Pemikiran yang terlalu sempit.

    Komentar oleh rivan — November 4, 2015 @ 8:13 am | Balas

  2. apa tidak dipikir dampak dari kemudahan membuat sertifikat nikah yang anda maksud? pasangan tidak halal pun merajalela.

    Komentar oleh rivan — November 4, 2015 @ 8:15 am | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: